sman1mlati
WEB AKADEMIK SMAN 1 MLATI
INFO PPDB PROVINSI YOGYAKARTA
DOWNLOAD JUKNIS PPDB 2020 PROP. DI YOGYAKARTA
KALENDER

 

SMAN 1 MLATI
image

SMAN 1 MLATI

(0274) 865856


SMA NEGERI 1 MLATI
ALAMAT: CEBONGAN TLOGOADI MLATI SLEMAN YOGYAKARTA
TELEPON: (0274) 865856
KODE POS: 55286
email: smasatumlati@yahoo.co.id
PANCA PRASETYA SISWA

PANCA PRASETYA SISWA SMA NEGERI 1 MLATI

KAMI SISWA SMA NEGERI 1 MLATI BERJANJI:

  1. BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
  2. HORMAT DAN PATUH KEPADA ORANG TUA, GURU, DAN ORANG YANG LEBIH TUA
  3. BERSIH LAHIR BATIN DAN TEGUH HATI
  4. DISIPLIN, RAJIN BELAJAR DAN GIAT BEKERJA
  5. BERGUNA BAGI MASYARAKAT DAN NEGARA SERTA MENJAGA NAMA BAIK ALMAMATER
WAKTU SEKARANG

JUMLAH PENGUNJUNG

PETUNJUK TEKNIS PPDB DIY TAHUN PELAJARAN 2020/2021

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Alamat: Jalan Cendana 9 Yogyakarta 55166 Tel./Fac.: (0274) 541322, 562278

Website: www.dikpora.jogjaprov.go.id | Email: dikpora@jogjaprov.go.id

============================================

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 3194 /KEPKA/2020

 

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SEKOLAH

TAHUN PELAJAR AN 2020/2021

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 

Menimbang :

a. bahwa penerimaan peserta didik baru di sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2020 harus dilaksanakan secara obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, serta dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa dalam rangka memenuhi protokol kesehatan pencegahan penanggulangan Covid-19 perlu dilakukan pengurangan kontak langsung dalam proses penerimaan peserta didik baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Sekolah Tahun Pelajaran 2020/2021.

 

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanakkanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);

9. Surat Edaran Menteri pendidikan dan Kabudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corono Virus Disease (COVID-19)

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15, Noreg Peraturan Daerah Daaerah Istimewa Yogyakarta: 15/370/2016), Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);

12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggab Darurat Bencana Corona Virus Disease (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2020/2021

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan.

2. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah/madrasah yang satu ke sekolah/madrasah yang lain pada jenjang yang sama.

4. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan.

5. Dinas DIY adalah Dinas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA, Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK, Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB yang dapat mencakup: Taman Kanakkanak Luar Biasa yang selanjutnya disebut TKLB, Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disebut SDLB, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disebut SMPLB, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disebut SMALB baik Negeri maupun Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut SMP/MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setar Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.

8. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.

 

BAB II

TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru di sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara Indonesia yang tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam usiasekolah agar memperoleh layanan pendidikan menengah atau pendidikan  khusus, serta pemerataan kualitas pendidikan.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru di sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus berazaskan:

a. Obyektivitas artinya penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan ini.

b. Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari terjadinya penyimpangan.

c. Akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

d. Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah yang memenuhi dapat mengikuti pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial.

 

BAB III

PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

Pasal 4

(1) Persyaratan calon peserta didik SMA

a. Memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat;

b. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan lahir; dan

c. Memiliki nilai Rapor jenjang SMP/MTs 5 (lima) semester.

 

(2) Persyaratan calon peserta didik SMK

a. Memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat;

b. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan lahir;

c. Memiliki nilai Rapor jenjang SMP/MTs 5 (lima) semester; dan

d. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program studi/ kompetensi keahlian di satuan Pendidikan yang dipilih.

 

(3) Persyaratan calon peserta didik SLB

a. TKLB : anak berusia minimal 4 (empat) tahun atau lebih disesuaikan dengan kekhususan anak.

b. SDLB : anak telah berusia 7 (tujuh) atau lebih disesuaikan dengan kekhususan anak.

c. SMPLB : memiliki ijazah/STTB SDLB, SD/MI Inklusi.

d. SMALB : memiliki ijazah/STTB SMPLB/SMP Inklusi.

 

BAB IV

JUMLAH PESERTA DIDIK

DALAM SETIAP ROMBONGAN BELAJAR/KELAS

Pasal 5

(1) Jumlah peserta didik baru dalam setiap rombongan belajar/kelas diatur

sebagai berikut :

a. SMA dalam satu rombongan belajar sebanyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik, dan rombongan belajar terakhir paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik.

b. SMK dalam satu rombongan belajar sebanyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik, dan rombongan belajar terakhir paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik.

c. SLB :

1) TKLB paling banyak 5 (lima);

2) SDLB paling banyak 5 (lima);

3) SMPLB paling banyak 8 (delapan);

4) SMALB paling banyak 8 (delapan).

 

(2) Jumlah rombongan belajar keseluruhan tiap SMA/SMK diatur sebagai berikut:

a. SMA paling sedikit 3 (tiga), masing-masing tingkat paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam), masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas);

b. SMK paling sedikit 3 (tiga), masing-masing tingkat paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak banyak 72 (tujuh puluh dua), masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat);

 

(3) SMA dan SMK wajib menyediakan akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus maksimal 2 (dua) anak setiap rombonga belajar/kelas.

(4) Apabila daya tampung layanan pendidikan bagi calon peserta didik

berkebutuhan khusus dalam rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak terpenuhi maka diisi calon peserta didik reguler.

(5) SLB Negeri wajib menerima calon peserta didik dalam batasan usia sekolah

untuk seluruh hambatan ketunaan.

(6) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah SLB Pembina

Yogyakarta khusus hanya menerima tuna grahita dan autis.

 

BAB V

JENIS PENDAFTARAN

Pasal 6

(1) Reguler

Penerimaan peserta didik baru yang dipersiapkan secara terbuka untuk semua

calon peserta didik yang akan melanjutkan atau mengikuti pendidikan di SMA,

SMK, atau SLB.

(2) Kelas Inklusi

Penerimaan peserta didik baru bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang

memungkinkan dikembangkan potensinya dan tidak mengalami hambatan

komunikasi, perilaku, dan intelektuan/akademik.

(3) Kelas Khusus Olahraga (KKO)

Penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi mereka yang

memiliki minat dan bakat di bidang olahraga dan/atau memiliki prestasi/

kejuaraan di bidang olahraga.

(4) Sekolah Seni

Penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi mereka yang

memiliki minat dan bakat di bidang seni dan/atau memiliki

prestasi/kejuaraan di bidang seni.

 

BAB VI

PENGELOLAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 7

Pengelolaan PPDB dilakukan dengan tahapan :

a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru secara terbuka;

b. pendaftaran;

c. seleksi/verifikasi;

d. pengumuman hasil seleksi/verifikasi; dan

e. pendaftaran ulang.

 

Pasal 8

(1) Sekolah mempublikasikan rencana PPDB kepada masyarakat sebagaimana

dimaksud Pasal 7 huruf a dilakukan dengan melalui berbagai media baik

cetak, elektronik, papan pengumuman, maupun media lainnya.

(2) Sekolah menetapkan dan mempublikasikan daya tampung calon peserta didik

yang diterima.

(3) Khusus bagi SLB, dalam rangka menetapkan daya tampung sekolah

sebagaimana dimaksud ayat (2) sekolah melakukan analisis kemampuan

layanan pendidikan sebagai dasar penghitungan jumlah peserta didik yang

akan diterima pada awal tahun pelajaran yang mendasarkan pada ketersediaan

guru, jenis hambatan/ketunaan, sarana dan prasarana dan pertimbangan lain

yang dianggap perlu.

 

Pasal 9

(1) Pendaftaran calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b

dilakukan di sekolah yang bersangkutan.

(2) Sekolah wajib menyediakan formulir :

a. pendaftaran calon peserta didik baru;

b. pernyataan dari orang tua/wali tentang keaslian dokumen persyaratan pendukung PPDB;

c. pernyataan mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik, dan;

d. pernyataan untuk mematuhi seluruh tata tertib sekolah.

 

Pasal 10

Seleksi/verifikasi calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c diatur sebagai berikut:

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, SMK, dan SLB sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar/kelas.

(2) SMA Negeri dan SMK Negeri diatur dengan Peraturan Kepala Dinas tersendiri.

(3) SMA Swasta dan SMK Swasta diatur oleh masing-masing penyelenggara satuan pendidikan.

(4) SLB Negeri dan SLB Swasta dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Berbasis pada tempat tinggal;

b. Dapat melalui tes psikologi yang relevan;

c. Apabila sekolah terdekat dengan tempat tinggal tidak mampu melayani sesuai dengan jenis hambatan/kelainan yang dialami peserta didik maka dapat direkomendasikan di sekolah lain;

d. Seleksi pada SDLB tidak diharuskan telah mengikuti TK/RA/TKLB;

e. Peserta didik yang masuk SLB dengan usia melampui jenjang yang seharusnya, maka ditempatkan pada jenjang pendidikan yang belum dilalui, dan dalam batasan usia sekolah paling tinggi usia 25 tahun.

 

Pasal 11

Pengumuman hasil seleksi/verifikasi Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud

Pasal 7 huruf d dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan.

 

Pasal 12

(1) Pendaftaran ulang peserta didik baru yang telah lolos seleksi sebagaimana

dimaksud Pasal 7 huruf e dilakukan di sekolah pendaftar diterima.

(2) Pada waktu pelaksanaan daftar ulang calon peserta yang diterima wajib

menyerahkan :

a. Bukti pendaftaran;

b. Surat pernyataan dari orang tua/wali tentang keaslian dokumen persyaratan pendukung PPDB;

c. Surat pernyataan mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik, dan;

d. Surat pernyataan yang berisi bahwa peserta didik mematuhi seluruh tata tertib sekolah.

e. Penyerahan dokumen a, b, c dan d diatur oleh sekolah dengan mempertimbangkan perkembangan pandemi Covid-19 serta mengikuti protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

 

Pasal 13

Jadwal pelaksanaan PPDB

(1) SMA Negeri dan SMK Negeri diatur dengan Peraturan Kepala Dinas tersendiri.

(2) SMA Swasta dan SMK Swasta diatur oleh masing-masing penyelenggara satuan

pendidikan.

(3) SLB Negeri dan SLB Swasta dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pendaftaran :              Rabu s.d. Rabu, tanggal 10 Juni s.d. 1 Juli 2020

b. Seleksi Penempatan : Rabu s.d. Rabu, tanggal 10 Juni s.d. 1 Juli 2020

c. Pengumuman :           Jumat, 3 Juli 2020

d. Daftar Ulang :             Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu, tanggal 3, 6, 7, dan 8 Juli 2020

(4) Kelas Inklusi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pendaftaran :    Rabu s.d. Jumat, tanggal 10 s.d. 12 Juni 2020

b. Seleksi :            Senin, 15 Juni 2020

c. Pengumuman : Selasa, 16 Juni 2020

d. Daftar Ulang :   Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu, tanggal 3, 6, 7, dan 8 Juli 2020

(5) Kelas Khusus Olahraga dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pendaftaran :            11 s.d. 13 Mei 2020

b. Tes Bakat Olahraga : 2, 3, 4, dan 6 Juni 2020

c. Penyerahan Surat Keterangan Lulus : 9 s.d.10 Juni 2020

d. Seleksi :                    15, dan 16 Juni 2020

e. Pengumuman :         17 Juni 2020

f. Daftar Ulang :            17 dan 18 Juni 2020

g. Tempat : sekolah masing-masing

(6) Sekolah Seni dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengambilan formulir pendaftaran: 11 Mei s.d. 17 Juni 2020

b. Pengembalian formulir pendaftaran serta tes bakat, minat dan prestasi

: 15, 16, dan 17 Juni 2020

c. Pengumuman : 18 Juni 2020

d. Daftar ulang :    18 dan 19 Juni 2020

e. Tempat Pendaftaran : Sekolah masing-masing

 

Pasal 14

Daftar Ulang Peserta Didik Baru

(1) Calon Peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang di

sekolah masing-masing dengan menyerahkan:

a. Rapor SMP/MTs/Paket B/Wustha;

b. Ijazah/STTB asli;

c. Apabila sebagaimana huruf b belum ada, maka dapat digantikan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP/MTs/Paket B/Wusta yang menyatakan bahwa Ijazah belum terbit dan digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.

d. Surat Pernyataan orangtua yang berkaitan dengan keaslian dokumen dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan.

(2) Persyaratan pendaftaran calon peserta didik yang belum diserahkan pada

waktu pendaftaran, diserahkan pada waktu daftar ulang.

(3) Jika sampai batas waktu pendaftaran ulang kondisi belum memungkinkan

dilakukan pertemuan dengan calon peserta didik baru maka pelaksanaan

daftar ulang dengan cara daring/online diserahkan ke sekolah masing-masing.

 

BAB VII

HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH

Pasal 15

(1) Hari pertama masuk sekolah ditetapkan Senin, minggu ke-3 bulan Juli 2020.

(2) Selama 3 (tiga) hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik kelas 10

(sepuluh) SMA/SMK, dan kelas 1 (satu) SDLB, kelas 7 (tujuh) SMPLB, kelas 10

(sepuluh) SMALB diisi dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah (PLS)

yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru yang tidak menjurus pada

perpeloncoan atau sejenisnya.

(3) Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepenuhnya menjadi tanggungjawab kepala sekolah.

(4) Dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud ayat (2), sekolah agar menambahkan materi tentang Budaya Yogyakarta.

(5) Bagi peserta didik kelas 2 (dua) sampai dengan kelas 6 (enam) SDLB, kelas 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) SMPLB, serta kelas 11 (sebelas), 12 (dua belas)

SMA, SMK , dan SMALB, pada saat 3 (tiga) hari pertama masuk sekolah diisi

kegiatan pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

(6) Kebijakan sebagaimana angka (1) sampai dengan (5) menyesuaikan dengan

kebijakan pemerintah terkait bencana pandemi Covid-19, jika terjadi

perubahan akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala Dinas.

 

BAB VIII

PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 16

(1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dapat dilaksanakan untuk

perpindahan antar kabupaten/kota atas dasar persetujuan kepala sekolah asal

dan kepala sekolah yang dituju dan dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga DIY dengan tetap memperhatikan ketentuan

persyaratan dan hasil PPDB.

(2) Perpindahan peserta didik antar sekolah pendidikan menengah hanya dapat

dilakukan pada jenis pendidikan yang sama.

(3) Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti orang tua untuk

melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar

negeri maupun dari provinsi/wilayah lainnya, diatur sebagai berikut :

a. Peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/Swasta yang dimutasikan harus menunjukkan/ melengkapi Surat Pindah Tugas orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan dan surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi atau Kanwil Provinsi sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya;

b. Peserta didik anak bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/Swasta harus melengkapi fotokopy kartu keluarga orang tua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Lurah/Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru dan surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi atau Kanwil Provinsi sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya;

c. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

d. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar Lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas DIY, sedangkan sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah Indonesia ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

e. Perpindahan peserta didik dengan mempertimbangkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry/multi exit) dan mata pelajaran lama dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru dengan mempertimbangkan kompetensinya;

f. Perpindahan peserta didik pada kelas 1 (satu), 7 (tujuh) dan 10 (sepuluh) pelaksanaannya setelah Semester 1 (satu), hanya diperuntukkan bagi siswa dari luar DIY karena alasan perpindahan orangtua.

(4) Peserta didik yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima hanya pada perpindahan kelas kelas 11 (sebelas), 12 (du belas SMA/SMK dan selama daya tampung belum mencapai batas maksimal, sert nilai SHUN/SKHUN tidak di bawah batas minimal penerimaan tahun yang

bersangkutan;

(5) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA/SMK tidak pada awal kelas 10 dengan catatan:

a. telah lulus ujian kesetaraan Paket B; dan

b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA/SMK

yang bersangkutan.

(6) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke sekolah yang bersangkutan.

(7) Perpindahan peserta didik di SLB :

a. Perpindahan peserta didik antar SLB di DIY harus dengan didukung alas an yang dapat dipertanggujawaban, surat pengantar dari sekolah serta direkomendasi oleh Dinas DIY;

b. Perpindahan peserta didik dari sekolah umum ke SLB atau sebaliknya harus mendapatkan rekomendasi dari sekolah asal dengan diketahui Dinas DIY;

c. Perpindahan peserta didik SLB dari luar DIY harus didukung dengan rekomendasi dari sekolah asal dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi asal, selanjutnya dimintakan persetujuan ke Dinas DIY;

d. Jika terdapat calon peserta didik yang mendaftar setelah tanggal 31 Oktober tahun berjalan, akan dilayani dan masuk kelas transisi dan dicatat sebagai siswa pada tahun pelajaran baru berikutnya;

(8) Sekolah wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) apabila

terdapat perpindahan peserta didik di sekolahnya.

(9) Pelaksanaan pemenuhan administrasi perpindahan peserta didik sebagaimana angka (1) sampai dengan (8) memenuhi standar protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 dari pemerintah.

 

BAB IX

BIAYA

Pasal 17

(1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang

menerima BOS/BOSDA/APBD dibebankan pada BOS/BOSDA/APBD.

(2) Khusus pelaksanaan PPDB pada Jalur Kelas Khusus Olahraga dapat

memungut biaya untuk tes bakat olahraga yang dilaksanakan oleh pihak

ketiga.

 

BAB X

LAIN – LAIN

Pasal 18

(1) Sekolah wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2020/2021 sebelum pelaksanaan PPDB.

(2) Sekolah wajib menyiapkan jadwal pelajaran sebelum hari pertama masuk

sekolah.

(3) Pakaian seragam dan sarana sekolah ditentukan sebagai berikut:

a. Pakaian seragam sekolah meliputi pakaian seragam nasional, pakaian seragam kepramukaan, pakaian seragam khas sekolah, dan pakaian tradisional;

b. Pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh masing-masing orang tua/wali peserta didik;

c. Bagi peserta didik yang orang tua/walinya mengalami hambatan ekonomi atau keadaan khusus, diizinkan tidak menggunakan pakaian seragam sekolah, atau kepala sekolah mengusahakan bantuan/melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut;

d. Pengadaan sarana belajar dan alat perlengkapan lainnya untuk peserta didik tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru.

(4) Komite sekolah maupun pihak lain dilarang melakukan intervensi dalam

Penerimaan Peserta Didik Baru.

(5) Sekolah wajib memberikan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan

pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang

seagama.

 

BAB XI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 19

(1) Sekolah penyelenggara Kelas Khusus Olahraga (KKO) dan SMK Seni wajib

menyampaikan laporan hasil seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan.

(2) Sekolah yang menerima calon peserta didik berkebutuhan khusus (sekolah

penyelenggara pendidikan inklusi) wajib menyampaikan laporan hasil seleksi

sesuai jadwal yang telah ditentukan.

(3) Pelaksanaan PPDB dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin

kelancaran dan peningkatan kualitas dari waktu ke waktu.

(4) Pelaporan PPDB dilakukan secara berjenjang mulai dari satuan pendidikan,

Dinas DIY dan pusat;

(5) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui

laman http://dikpora.jogjaprov.go.id 

 

BAB XII

SANKSI

Pasal 20

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini diberikan sanksi sebagai

berikut:

a. Personil sekolah yang melanggar ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi teguran lisan;

b. Personil sekolah yang tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikenakan sanksi teguran tertulis;

c. Personil sekolah yang tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dikenakan sanksi penundaan/pengurangan hak, pembebasan tugas, dan/atau pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

(2) Sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam

satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada sekolah dapat

dikenakan sanksi berupa penggabungan atau penutupan sekolah.

 

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 28 April 2020

 

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA,

DAN OLAHRAGA DIY

 

Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO

NIP. 19601003 198803 1 006

 

 

 

Sat, 16 May 2020 @18:46


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2020 sman1mlati · All Rights Reserved